PP 71/2019 Hadir Demi Kedaulatan Data

PP 71/2019 Hadir Demi Kedaulatan Data

PP 71 2019 Hadir Demi Kedaulatan Data

Banyak pihak yang mempertanyakan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP 71/2019”) yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP 82/2012”). PP ini dianggap tidak sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo untuk melindungi data masyarakat Indonesia.

Hal ini disebabkan karena dalam PP tersebut terdapat pasal 21 ayat (1) yang berbunyi “Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dapat mengelola, memproses dan/atau menyimpan Sistem Elektronik dan Data Elektronik di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah Indonesia.”

“Padahal, PP yang baru ini justru memberikan kejelasan dan keterjangkauan dalam penerapan kedaulatan Negara

terhadap data. Selain itu PP 71/2019 juga mengedepankan pertanggungjawaban penuh Penyelenggara Sistem Elektronik (“PSE”) atas Sistem Elektroniknya khususnya kepada penggunanya maupun dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum,” ungkap Semuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi dan Informatika menjelaskan.

Semuel menambahkan, “jika dipaksakan PSE lingkup Privat untuk diwajibkan mengelola, memproses dan/atau menyimpan Sistem Elektronik dan Data Elektronik di wilayah Indonesia maka akan banyak bisnis unicorn yang mati. Untuk itu, kita atur tata kelolanya pada Peraturan Pemerintah yang baru ini. Karena di peraturan yang lama tidak ada tata kelolanya,” ujar Semuel menambahkan.

Kejelasan dan keterjangkauan PP 71/2019 tersebut dapat terlihat dalam beberapa pendekatan pengaturan diantaranya kriteria dan batasan antara PSE Lingkup Publik dan PSE Lingkup Privat, Pendekatan pengaturan penempatan data dan sistem elektronik Penyelenggara Sistem Elektronik, dan perubahan- perubahan lainnya.

Dalam PP 82/2012 yang sudah tidak berlaku itu diatur, PSE untuk pelayanan publik wajib

melakukan pendaftaran, sedangkan untuk nonpublik tidak menjadi keharusan untuk mendaftar.

Kriteria pelayanan publik itu sendiri masih mengacu pada kriteria pelayanan publik yang diatur dalam UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan aturan pelaksanaanya yakni PP No 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan atas UU Pelayanan Publik. Mulai dari lembaga negara, BUMN, BUMD, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang, atau badan hukum lain yang menyelenggarakan layanan publik dalam rangka misi negara.

 

Sumber :

https://namabayi.co.id/